Tag: siswa inklusi

Sarana Pendidikan Sekolah Inklusi Minim Fasilitas

Sekolah-sekolah inklusi umumnya belum dilengkapi fasilitas peraga yang memadai untuk siswa berkebutuhan khusus. Guru-guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus juga belum dipersiapkan, kecuali beberapa guru dari sekolah luar biasa yang diperbantukan.

Hal ini terungkap dalam kunjungan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh ke sejumlah sekolah inklusi di Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/11). Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 1.450 sekolah luar biasa (SLB) dan hanya 400 yang negeri. Selain itu, sebanyak 800 sekolah sudah menjadi sekolah inklusi.

Mendiknas sempat meninjau SD Negeri Klampis Ngasem, Surabaya. Dari 639 siswa SDN Klampis Ngasem, sebanyak 165 siswa di antaranya berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus terbanyak adalah yang berkategori lambat berpikir (slow learner), autis, tunarungu, dan hiperaktif. Selain itu, terdapat seorang siswa tunanetra dan empat siswa tunadaksa.

Di SDN Klampis Ngasem, dari 40 guru, hanya delapan yang berstatus pegawai negeri sipil. Sebagian besar guru pendamping siswa difabel berstatus honorer yang honornya dibebankan kepada orangtua siswa. Adapun di SD Negeri Kutisari II Surabaya belum ada guru yang khusus dibekali untuk mengajar siswa difabel. Mendiknas juga sempat meninjau SLB Karya Mulia.

Koordinator Inklusi SDN Klampis Ngasem Dadang Bagus menambahkan, kendati sekolah ini menerima siswa dari semua jenis cacat, fasilitasnya tidak ada. Alat untuk terapi, alat bantu dengar, peraga, dan bahan ajar berhuruf braille belum ada, demikian pula kurikulum dan metode ajar. Karena itu, semua diadaptasi dari kurikulum yang ada.

BOS dinaikkan

Seusai kunjungan tersebut, Mendiknas menjanjikan akan menaikkan jatah bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa berkebutuhan khusus.

Pemerhati masalah difabel, Bahrul Fuad, menilai, saat ini pendidikan inklusi yang sudah dimulai sejak 2007 masih sebatas pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, persiapan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus oleh sekolah, guru, ataupun siswa lain sangat minim.

Menurut Bahrul, guru-guru dan siswa perlu dikondisikan sebelum pendidikan inklusi diterapkan. Siswa, misalnya, perlu mengetahui cara melihat teman-temannya yang tunanetra dan cara berkomunikasi dengan teman yang tunarungu. Ruang kelas, akses sekolah, ataupun peralatan belajar-mengajar juga perlu disiapkan. Pelatihan untuk guru-guru sangat diperlukan, misalnya, melalui kerja sama dengan SLB.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto mengatakan, di Jatim terdapat 388 SLB dengan jumlah siswa 13.159 orang. Selain itu, terdapat 93 sekolah inklusi dengan siswa berkebutuhan khusus 1.476 anak.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, pelatihan untuk guru-guru di sekolah inklusi dimulai pada 2010. Pelatihan ini akan melibatkan pakar pendidikan luar biasa dan aktivis difabel. (INA)

Sumber: Kompas Cetak (kompas.com) – See more at: http://www.kesekolah.com/artikel-dan-berita/berita/sarana-pendidikan-sekolah-inklusi-minim-fasilitas.html#sthash.P8TjP54b.dpuf

Di Sekolah Reguler, Pendidikan Inklusi Miskin Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com – Kurang seriusnya perhatian pemerintah untuk meningkatkan pendidikan inklusi tidak hanya terlihat pada kebutuhan kualitas dan kuantitas pendidik bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menuntut ilmu di Sekolah Luar Biasa (SLB), melainkan juga di sekolah-sekolah reguler.

“Coba bayangkan, jika 40 siswa di satu kelas harus ditangani oleh satu orang guru, ditambah adanya seorang siswa ABK, apakah itu imbang, kalau dipikir itu jelas sangat kurang,” ujar Florentina Atik Purwatmini, guru SMP 226 Pondok Labu, Jakarta Selatan, kepadaKompas.com di Jakarta, Selasa (23/2/2010), menanggapi pernyataan Mendiknas Mohammad Nuh ihwal jumlah tenaga pendidik di SLB yang jauh lebih sedikit dibandingkan banyaknya siswa.

Atik mengungkapkan, guru-guru SLB sudah memiliki kemampuan khusus, sehingga kualitas anak didiknya masih bisa terpenuhi. Sebaliknya di sekolah reguler, selain konsentrasi guru yang harus terbagi dua untuk mendidik siswa reguler dan ABK, keahlian guru untuk mendidik siswa ABK pun rata-rata sangat minim.

“Mereka punya tanggung jawab, tetapi tidak punya kompetensi. Sejauh ini guru reguler berlaku secara otodidak,” ujar kordinator guru inklusi di sekolah model penyelenggara pendidikan inklusi tersebut.

Tahun ini, kata Atik, terdapat 15 ABK di sekolahnya. Dia berharap, guru-guru reguler yang mendapat tugas mendidik siswa ABK diberikan bekal secara temporer dalam penanganan khusus siswa ABK.

Seharusnya, lanjut dia, memang ada guru tersendiri untuk siswa ABK di sekolah reguler, termasuk juga kelengkapan sarana dan prasarananya. Tetapi, kalaupun itu tidak tersedia dan terpaksa diserahkan kepada guru reguler, pelatihan dan pembekalannya mesti diberikan maksimal.

“Sejauh ini hanya satu-dua kali saja, artinya itu pun belum bisa dipenuhi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Mendiknas, jumlah tenaga pendidik SLB jauh lebih sedikit dibandingkan banyaknya siswa. Berdasarkan data sementara Direktorat Pembinaan SLB Kemendiknas, jumlah tenaga pendidik SLB (pegawai negeri sipil ataupun swasta) hanya berkisar 16.000 orang, sedangkan siswa SLB di seluruh Indonesia mencapai 75.000 orang.

Sementara itu, angka partisipasi kasar (APK) anak-anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus juga masih rendah, hanya 20-25 persen, dari total 347.000 anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, setiap daerah perlu memberikan perlakuan khusus kepada kelompok itu dengan cara menyediakan dan mengoptimalkan lembaga pendidikan untuk penyandang cacat.

“Kalau di SLB diberikan perhatian, semestinya hal itu juga berlaku pada sekolah reguler, karena guru-gurunya harus diberi pembekalan khusus,” tambah Atik.

http://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/23/13104657/Di.Sekolah.Reguler..Pendidikan.Inklusi.Miskin.Perhatian

SMP KOSGORO © 2016